هيندرا حليم

 Produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup
 bervariasi, tetapi tidak sebanyak produk dan jasa keuangan syariah di Malaysia. Produk
 dan   jasa  tersebut  meliputi  produk  dan   jasa  untuk  pendanaan,   pembiayaan,    jasa
 produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

1. Pendanaan

 Produk    pendanaan    yang   ditawarkan   perbankan   syariah  Indonesia   tidak  berbeda
 dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan,
 investasi  umum,    investasi  khusus,  dan  obligasi.  Akad-akad   yang  digunakan    juga
 merupakan     akad-akad   yang   biasa  diterapkan   untuk  produk   yang   bersangkutan.
 Produk-produk pendanaan dan akad yang digunakan di Indonesia dapat dibaca pada
 tabel 54.





3. Jasa Perbankan

 a. Jasa Produk

 Jasa   produk   yang   ditawarkan   oleh   perbankan   syariah   Indonesia   cukup   banyak   dan
 bervariasi   untuk    memenuhi      kebutuhan     usaha   maupun      pribadi,  baik   untuk   urusan
 dalam   negeri   maupun   luar   negeri.   Jasa   produk   yang   ditawarkan   perbankan   syariah
 Indonesia     pada    dasarnya    tidak   berbeda     dengan     jasa   produk    yang    ditawarkan
 perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad Syariah. Akad yang
 digunakan oleh jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad Ujr, Wakalah, dan
 Kafalah. Jasa produk dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat
 dibaca pada tabel 56.

b. Jasa Operasional

 Jasa operasional yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan
 bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Jasa operasional yang ditawarkan   perbankan   syariah   Indonesia   pada   dasarnya   tidak   berbeda   dengan   jasa
 produk     yang   ditawarkan    perbankan     konvensional,     tetapi  dengan    meenggunakan
 akad-akad      Syariah.   Akad    yang   digunakan     oleh   produk-produk      pembiayaan      ini
 sebagian     besar   menggunakan       akad   Wakalah.     Jasa   operasional    dan   akad    yang
 digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dibaca pada tabel 57.

The 87-square-kilometre island of labuan (population around 60.000), off the coast of Sabah, is geographically placed at the epicentre of Asia pacific region. Major bank in Labuan include Standard Chartered Bank, Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd, bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Fuji Bank Ltd, BNP Paribas, Dresdner Bank AG and Deutsche Bank AG. Local players include Arab-malaysian Merchant bank bhd, Public Bank Ltd, Maybank International Ltd, RHB bank Ltd, Danaharta Managers Ltd, Bumiputra-Commerce Bank Ltd, Schroders Malaisia Bhd, Citibank Malaysia Ltd, AMMB International Ltd, Bank Ilam Ltd, and JP Morgan Malaysia Ltd.

1. Role of Labuan Financial Services Authority

The Labuan Financial Services Authority (LOFSA) which was established in 1996, is the single regulatory authority in Labuan, with responsibility for spearheading and co-coordinating the development of the island's offshhore industry.
Labuan does havevits own set of offshore legislation. Beginning in 1990, the Federal Government enacted a number of statutes with the aim of promoting Labuan as an IOFC:

• Offshore Companies Act, 1990
• Labuan Offshore Business Activity Tax Act, 1990
• Offshore Banking Act, 1990
• Offshore Insurance Act, 1990
• Labuan Trust Companies Act, 1990
• Labuan Offshore Trust Act, 1996
• Labuan Offshore Limited Partnershipo Act, 1997
• Labuan Offshore Securities Industry Act, 1998

2. Labuan Offshore Companies

The Labuan Offshore Companies Act, 1990 allow the incorporation of an offshore company (LOC) or registration of an existing foreign company (i.e. company incorporate outside Malaysia) with no prior government approval, except in the case of offshore banking, insurance and mutual fund companies where licenses under the applicable regulatory environment are required.

3. Currency and Exchange Control

The offshore transactions carried out in Labuan must be in any currency other than Malaysian Ringgit except for defraying any administrative and statutory expenses and certain allowable investments in Malaysian domestic companies.

4. Tax Incentives

Labuan offshore entities are exempted from withholding tax, stamp duty and any indirect tax such as sales tax, import duties, surtax, excise duties and export duties.

5. Labuan International Financial Exchange

The establishment of the Labuan International Financial Exchange(LFX) is expected to further promote Labuan as a significant financial centre.
The proposed activities of the LFX will include:

• Banking and investment banking
• Money broking
• Trusts
• Leasing and factoring business
• Fund management
• Insurance and reinsurance and other insurance-related activities
• Management company
• Islamic financial services and instrument

6.  Moving Forward with Islamic Banking

The international Islamic Financial Market(IIFM) began operations in April 2002, arising from a coorporative agreement between the Islamic Development Bank, Bahrain Monetary Agency, the central Bank of Indonesia, the LOFSA (representing Malaysia), the Central Bank of Sudan and Ministry of Finance of Brunei Darussalam.
The roles of the IIFM are as follows:

• To promote the harmonisation and convergence of Shari'ah interpretations in developing Islamic banking product and practices which are universally acceptable.
• To Encourage a large number of Islamic financial institutions to participate in the market by introducing a wide range of Shari'ah-compliant product and the creation of an active secondary market thus providing liquidity to the instruments traded in the market.

Menjelang akhir tahun 1960an dan 1970an muncul pandanagan baru melalui karya Dale W Adams, F.J.A. Bouman, Gordon Donald, Claudio Gonzalez-Vega, Douglas H. Graham, David H. Penny, Robert C. Vogel, J.d. Von Pischke, dan lain-lain. Karena pandangan mereka mulai mempengaruhi studi program studi pedesaan di negara berkembang, bukti makin banyak bahwa subsidi kredit pedesaan adalah tidak efektif dan tidak efisien dan bahwa mereka tidak mempromosikan permodalan. Beberapa alasan untuk itu dibahas di bawah.

1. Pada umumnya program subsidi skala besar tidak terjangkau rumah tangga berpenghasilan rendah. Karena Kendala modal, subsidi kredit dijatah secara efektif.
2. Program subsidi kredit, terutama di lembaga milik pemerintah, sering kali mengandung tingkat bayar yang tinggi. Program subsidi kredit secara luas dikenal mengalami tingkat gagal bayar yang tinggi(World Bank 1984a). Kelemahan ini terutama semakin luas dalam program subsidi kredit pedesaan di banyak lembaga keuangan milik pemerintah. Ini sebagian Karena debitur cenderung adalah tokoh setempat yang berpengaruh(daripada orang miskin) dank arena pemberian kredit seringkali dilihat sebagai hak politik daripada transaksi bisnis, instrument kredit kurang mengutamakan penagihan dan biasanya tidak menyita agunan terjadi gagal bayar.
3. Subsidi kredit, disalurkan ke elit lokal, untuk membeli dukungan politik bagi pemerintah – dan begitu ditawarkan sukar untuk dicabut. Perbedaan antara kredit sebagai masukan peranian(agriculturak input) dan kredit sebagai pembiayaan dipahami dengan baik oleh debitur di seluruh dunia – jika tak selalu oleh kreditur mereka. Satu contoh dari Zimbabwe menyediakan gambaran bagaimana program kredit mikro yang di politiasi, dimodali dan diatur langsung oleh pemerintah, dapat secara cepat gagal secara keuangan – meskipun bisa mencapai tujuan politisnya(Fidler 1996b). Pada tahun 1992 pemerintah Zimbabwe membentuk Social Development Fund yaitu dana kredit bergulir sebesar $14 juta bagi usaha kecil dan mikro. Kredir di berikan dengan subsidi suku bunga  10 persen per tahun(ketika inflasi dua kali lebih tinggi). Dana tersebut dimasukkan untuk menduduk miskin Zimbabwe yang aktid secara ekonomi. Namun demikian, kenyataannya kredit ini lebih berupa suap politik daripada instrumen keuangan dan masih ada beberapa contoh kasus lainnya.
4. Debitur menangung biaya transaksi tinggi. Lembaga penyedia subsidi kredit biasanya membebani prosedur yang memakan waktu dan tidak praktis yang menyebabkan biaya trasportasi tinggi untuk debitur dan biaya kehilangan peluang dari waktu tunggu debitur. Disamping itu, karyawan lembaga yang menyediakan subsidi kredit di bawah harga pasar seringkali mengharuskan adanya uang suap dari calon debitur.
5. Produk kredit tidak sesuai untuk kebutuhan debitur. Produk kredit dalam program subsidi kredit biasanya ditentukan secara ketat; tujuan, jumlah, dan jangka waktu kredit ditetapkan tanpa atau hanya sedikit mempertimbangkan kebutuhan debitur dan arus penghasilan.
6. Waktu karyawan bank digunakan secara kurang produktif. Karyawan bank dalam program subsidi kredit biasanya menghabiskan waktu mereka secara kurang produktif. Misalnya, mereka mungkin gagal memantau tujuan penggunaan kredit – yang tidak dapat dipantaunya secara efektif karena kredit adalah fungiable.
7. Subsidi kredit mencegah pengembangan lembaga keuangan secara berkelanjutan. Prorgam subsidi kredit skala besar menekan, dengan cara apapun, pengembangan intermediasi keuangan berkalanjutan di tingkat lokal. Rendahnya suku bunga program subsidi kredit mencegah mobilisasi simpanan, pemberian kredit mikro, atau keduanya. Sebaliknya, lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dengan jangkauan luas biasanya menawarkan kedua jenis pelayanan dan bertindak sebagai perantara keuangan.

4.1 Loans



1. Fast access

2. Clear, easy and flexible conditions

Jika Anda bisa membuat orang lain tertawa, maka Anda akan mendapatkan semua cinta yang Anda inginkan ~ Art Buchwald

Cinta bukanlah sumber kebahagiaan tetapi ketiadaan adalah sumber kesedihan ~Russel

Ketika kekuatan akan cinta melebihi kecintaan akan kekuasaan, maka dunia pun menemukan kedamaian ~ Jimi Hendrix

Cinta adalah tamu yang selalu datang tanpa undangan tapi kepergiannya tidak pernah diharapkan.Dan sesungguhnya hati akan merasa memiliki cinta apabila cinta itu telah pergi ~ Anonymous

Usia tidak melindungi anda dari cinta, tetapi cinta melindungi anda dari usia ~ Jeanne Moureau